13 Tuntutan Warga Pati dalam Demo 19 September, Desak Bupati Sudewo Dicopot
Aksi besar di Pati hari ini! 13 tuntutan warga menggema, salah satunya mendesak agar Bupati Sudewo dicopot dari jabatan. Simak detailnya di sini
TRENDING NEWS
Dok. Tuturpedia.com (Lilik Yuliantoro)
Pati, Fasamedia — Ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kembali turun ke jalan pada Kamis (19/9/2025). Aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati ini menyoroti dugaan penyimpangan dalam pemerintahan serta menuntut langkah tegas terhadap Bupati Pati, Sudewo.
Sedikitnya 1.000 orang dari berbagai kecamatan hadir dalam aksi damai tersebut. Untuk mengantisipasi potensi kericuhan, aparat menurunkan sekitar 1.200 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP.
“Kami hadir untuk menagih janji wakil rakyat agar berpihak kepada masyarakat kecil dan tidak diam melihat dugaan praktik korupsi,” ujar salah satu orator aksi.
13 Tuntutan Warga Pati
Dalam aksinya, massa menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada DPRD, partai politik, hingga pemerintah daerah. Berikut daftarnya:
1. Ketua partai politik di Kabupaten Pati diminta mengawal hingga tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo.
2. Ketua partai harus terbuka menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
3. Ketua partai melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja kader/anggota DPRD.
4. Memecat kader DPRD yang tidak maksimal bekerja untuk rakyat.
5. DPRD diminta menuntaskan kerja Pansus Hak Angket sesuai aturan perundangan.
6. DPRD dan Fraksi PDI-P tidak mengganti Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo.
7. DPRD dan Fraksi PDI-P mengganti anggota Pansus, Joko Wahyudi.
8. DPRD dan Fraksi Gerindra mengganti anggota Pansus, Irianto Budi Utomo.
9. DPP Gerindra diminta memecat Bupati Sudewo dari pengurus maupun keanggotaan partai.
10. DPP Gerindra diminta mengawal kasus dugaan korupsi terkait DIPA yang menyeret nama Bupati Sudewo.
11. Seluruh ketua partai politik di Pati berkomitmen melawan praktik korupsi di semua level pemerintahan.
12. Anggota DPRD Pati berkomitmen melawan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Pati.
13. DPRD bekerja maksimal untuk rakyat dan berpihak pada masyarakat kecil.
Sejumlah tuntutan menekankan soal komitmen antikorupsi dan penegakan integritas wakil rakyat. Massa juga menolak adanya indikasi “penggembosan” di tubuh Pansus Hak Angket.
“Kami ingin proses hak angket berjalan transparan, jangan ada permainan politik yang mengorbankan rakyat,” tegas perwakilan MPB.
Selain itu, dorongan agar Bupati Sudewo dicopot dari jabatan maupun dari keanggotaan Gerindra menjadi sorotan utama. Warga menilai kepemimpinan Sudewo sudah tidak lagi memenuhi harapan masyarakat.
Jalan Panjang Pemakzulan
Proses Hak Angket DPRD Pati sendiri masih berjalan. Sejumlah fraksi disebut belum sepenuhnya solid, bahkan ada desakan agar beberapa anggota Pansus diganti karena dinilai tidak bekerja maksimal.
Di sisi lain, masyarakat mengancam akan kembali menggelar aksi jika DPRD maupun partai politik tidak serius menindaklanjuti 13 tuntutan tersebut.
“Kalau tuntutan ini tidak digubris, kami siap kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar,” kata salah satu koordinator aksi.
Aksi demo 19 September ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Pati semakin kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tuntutan mereka bukan hanya soal pemakzulan bupati, tetapi juga komitmen nyata melawan korupsi serta keberpihakan DPRD kepada rakyat kecil.
Apakah DPRD Pati dan partai politik berani menindaklanjuti 13 tuntutan tersebut? Waktu yang akan menjawab.
Editor: Permadani T.