OTT Bupati Ponorogo: KPK Telisik Dugaan Suap Jabatan Bernilai Miliaran di Pemkab

Dok. Istimewa

Fasamedia — Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggegerkan publik. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terjaring OTT bersama sejumlah pihak pada Jumat malam, 7 November 2025. Proses penangkapan disebut dilakukan di kawasan pendopo kabupaten.

Tak hanya Bupati, Sekda Ponorogo, Agus Pramono, juga ikut diamankan. Belum diketahui jumlah total pejabat dan pihak lain yang turut terseret.

“KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di Ponorogo,” ujar sumber internal seperti diberitakan media nasional.

Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Informasi awal mengarah pada dugaan praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintahan Ponorogo. Modusnya diduga meliputi suap untuk mutasi, promosi, hingga perpanjangan masa jabatan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Nilai suap yang beredar disebut mencapai miliaran rupiah. Meski begitu, angka pastinya belum diungkap KPK.

“Ada dugaan setoran miliaran rupiah dari sejumlah pejabat,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Praktik jual beli jabatan bukan hal baru di ranah politik lokal. Motifnya sederhana: pejabat yang ingin jabatan strategis rela membayar sejumlah uang demi mendapat posisi. Sebagai imbalan, mereka mendapatkan kekuasaan dan akses anggaran.

KPK Bakal Umumkan Status Hukum

Para pihak yang diamankan akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih mendalam. Setelah itu, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa.

Jika unsur pidana kuat ditemukan, status tersangka akan diumumkan melalui konferensi pers resmi.

Kasus ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Ponorogo. Banyak warga merasa kecewa karena selama ini Sugiri dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Di sisi lain, tak sedikit yang menilai OTT ini sebagai momentum pembersihan birokrasi.

Dampak ke Pemerintahan Daerah

Penangkapan kepala daerah tentu berdampak pada stabilitas pemerintahan. Sejumlah agenda Pemkab Ponorogo diprediksi akan tersendat, terutama yang memerlukan keputusan strategis pimpinan daerah.

Pengamat politik daerah menilai kasus ini menjadi alarm bagi pejabat lokal.

Jika terbukti bersalah, Sugiri dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai undang-undang, dan posisi Bupati akan digantikan oleh wakil atau pejabat yang ditunjuk.

Kasus ini juga menambah daftar kepala daerah yang terseret kasus serupa, memperjelas bahwa jual beli jabatan masih menjadi “penyakit laten” di pemerintahan daerah.

Masyarakat kini menunggu langkah KPK berikutnya. Publik berharap penegakan hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.

Penulis: Permadani T.

Editor: Permadani T.