Pemerintah Targetkan Investasi Film Rp2,15 Triliun, BPI Siap Kawal Penguatan Ekosistem Perfilman
Film menjadi salah satu sektor prioritas dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Pemerintah menyiapkan berbagai insentif dan target investasi miliaran rupiah untuk mempercepat pertumbuhan industri perfilman nasional.
TRENDING NEWS
Jakarta, Fasamedia – Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menempatkan industri film sebagai salah satu sektor prioritas nasional dalam pengembangan ekonomi kreatif. Komitmen tersebut diperkuat melalui audiensi bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang menghasilkan kesepakatan untuk mempererat kolaborasi dalam membangun ekosistem perfilman nasional.
Pertemuan yang berlangsung pada 16 Juni 2026 itu membahas berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki industri film Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi kreatif yang semakin pesat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa sektor film menjadi bagian penting dari bidang Media dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
Posisi strategis tersebut menempatkan film sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kreatif nasional bersama sektor budaya, desain, serta digital dan teknologi.
Pemerintah telah memasukkan sejumlah target ambisius dalam RPJMN 2025–2029. Selain meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, industri film juga diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor produk kreatif, dan menarik investasi baru.
Salah satu target yang disiapkan adalah investasi sektor film sebesar Rp2,15 triliun. Untuk mewujudkannya, pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema insentif yang akan diberikan kepada subsektor film, game, dan aplikasi.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki Indonesia.
Bagi pemerintah, film bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga instrumen ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah sekaligus memperkenalkan identitas bangsa ke dunia internasional.
Dalam diskusi tersebut, BPI turut menyampaikan sejumlah masukan penting terkait kebutuhan industri.
Pertama, mengenai pengembangan SDM perfilman. BPI menilai masih diperlukan akses yang lebih terbuka bagi mahasiswa dan generasi muda yang ingin terjun ke industri film. Keberadaan data industri yang lebih transparan juga dinilai penting untuk mendukung proses pembelajaran, riset, serta pengembangan kapasitas talenta baru.
Kedua, persoalan pembajakan yang hingga kini masih menjadi momok bagi pelaku industri. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pembajakan telah menyebabkan kerugian hingga Rp14,8 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut tidak hanya merugikan produser dan pekerja film, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif secara keseluruhan.
Karena itu, BPI dan pemerintah sepakat memperkuat langkah penanganan melalui pembentukan Anti-Piracy Task Force yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini akan mencakup pemblokiran situs ilegal, penguatan regulasi, penegakan hukum, hingga kampanye edukasi kepada masyarakat.
Selain pembajakan, akses distribusi film juga menjadi perhatian. Saat ini, tidak semua film yang telah lulus sensor dapat memperoleh kesempatan tayang di bioskop. Kondisi ini menyebabkan banyak karya lokal kesulitan menjangkau audiens yang lebih luas.
Sebagai solusi, muncul wacana pengembangan layar bioskop lokal di berbagai daerah. Kehadiran layar tambahan diharapkan mampu membuka ruang bagi film-film Indonesia yang selama ini kesulitan mendapatkan jadwal pemutaran.
Ketua Umum BPI Fauzan Zidni menyambut positif komitmen pemerintah terhadap industri film nasional.
"Tantangan industri film kita masih banyak, dan kami tidak menutup mata soal itu. Yang penting sekarang kita punya arah yang sama dengan pemerintah. BPI siap bekerja, bertahap, bersama seluruh masyarakat film, termasuk memperjuangkan kepastian hukum dan dukungan pendanaan yang stabil bagi kemajuan industri film Indonesia," katanya.
Menurut Fauzan, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim perfilman yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kedua pihak akan membentuk kelompok kerja kolaboratif yang bertugas menyusun program kerja dan timeline implementasi.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya kebijakan dan program yang mampu mempercepat pertumbuhan industri film Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Kontributor: Sarah Limbeng
Editor: Permadani T.
Informasi
Berita, event, kuliner, entertainment terkini
Kontak
fasamediainformasi@gmail.com
+6285816161601