Rencana Sekolah Daring Demi Hemat BBM Dibatalkan, Pemerintah Prioritaskan Kualitas Pendidikan

Ilustrasi

Jakarta, Fasamedia – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring (PJJ) yang sebelumnya dikaji sebagai langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM). Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Wacana sekolah daring sempat mencuat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi konsumsi energi nasional, khususnya BBM. Dengan mengurangi mobilitas siswa dan tenaga pengajar, penggunaan transportasi diharapkan menurun signifikan.

Namun, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, pemerintah memutuskan bahwa kebijakan tersebut tidak layak diterapkan dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama.

“Pendidikan tidak boleh dikorbankan. Kita tidak ingin mengulang pengalaman learning loss seperti saat pandemi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pembelajaran daring memiliki risiko besar terhadap efektivitas proses belajar.

“Interaksi langsung antara guru dan siswa sangat penting, tidak hanya untuk pemahaman materi tetapi juga pembentukan karakter,” jelasnya.

Kekhawatiran Learning Loss Jadi Pertimbangan Utama

Salah satu alasan utama pembatalan kebijakan ini adalah kekhawatiran akan terjadinya learning loss atau penurunan kualitas pembelajaran. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.

Saat itu, sistem pembelajaran jarak jauh dinilai belum mampu menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka. Banyak siswa mengalami ketertinggalan materi, bahkan hingga berdampak pada penurunan motivasi belajar.

Selain itu, kesenjangan akses teknologi juga menjadi tantangan serius. Tidak semua siswa memiliki perangkat memadai maupun koneksi internet yang stabil.

Efisiensi Energi Tetap Dilakukan di Sektor Lain

Meski rencana sekolah daring dibatalkan, pemerintah tetap melanjutkan upaya efisiensi BBM melalui berbagai kebijakan lain.

Di antaranya:

- Penerapan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN)

- Pengurangan perjalanan dinas

- Optimalisasi rapat dan layanan digital

Langkah ini dinilai lebih realistis tanpa mengganggu sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

DPR Ingatkan Jangan Korbankan Pendidikan

Sejak awal, rencana ini telah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk DPR. Mereka menilai bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan generasi muda.

Seorang anggota DPR menyatakan bahwa pengalaman pandemi harus menjadi evaluasi penting.

“Kita sudah pernah mengalami dampak buruk pembelajaran daring. Jangan sampai hal itu terulang hanya demi efisiensi jangka pendek,” tegasnya.

Pendidikan Tetap Jadi Prioritas Nasional

Dengan dibatalkannya rencana ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pendidikan. Berbagai program peningkatan mutu pendidikan tetap menjadi fokus utama, termasuk penguatan sekolah unggulan dan pemerataan akses pendidikan.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa di tengah tantangan global, pendidikan tetap menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa dikompromikan.

Penulis dan Editor: Permadani T.